Majelis Permusyawaratan Rakyat mendorong percepatan pengesahan RUU MHA agar segera menjadi undang-undang demi perlindungan masyarakat adat.
Isu pengesahan RUU MHA kembali menjadi sorotan di parlemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendorong agar rancangan undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat segera disahkan.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Apakah dorongan ini akan mempercepat proses legislasi yang telah lama dinantikan? Simak penjelasan lengkapnya dalam Analisis dan Perspektif Kekuasaan berikut.
Dorongan Pimpinan MPR Untuk Percepat Pengesahan RUU MHA
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) agar segera menjadi undang-undang. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Ia menilai bahwa negara perlu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan terkait wilayah dan hak-hak mereka.
Menurutnya, pembahasan RUU MHA telah berlangsung sangat lama tanpa hasil konkret. Oleh karena itu, percepatan proses legislasi dianggap sebagai langkah penting untuk menghadirkan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi masyarakat adat di tanah air.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Pembahasan RUU MHA Yang Telah Berjalan 16 Tahun
Proses pembahasan RUU MHA sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, rancangan undang-undang tersebut telah dibahas selama sekitar 16 tahun, namun hingga kini belum juga disahkan menjadi undang-undang.
Menurut Lestari Moerdijat, momentum peringatan Hari Masyarakat Adat Nasional setiap 13 Maret seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk memperkuat komitmen dalam mengakui keberadaan masyarakat adat.
Ia menilai bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Pengesahan RUU MHA dianggap sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi komunitas adat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Mengejutkan! Rismon Minta Maaf ke Jokowi, Ada Tekanan Tersembunyi di Baliknya?
Ancaman Terhadap Wilayah Dan Hak Masyarakat Adat
Dalam keterangannya, Lestari Moerdijat juga menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat adat. Salah satunya adalah hilangnya wilayah adat yang jumlahnya mencapai sekitar 11,7 juta hektare.
Selain itu, tercatat pula kasus kriminalisasi terhadap sejumlah warga adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Sebagian wilayah adat juga diketahui tumpang tindih dengan konsesi perusahaan tambang maupun perkebunan. Situasi ini sering memicu konflik antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Peran Penting Masyarakat Adat Bagi Lingkungan
Menurut Lestari Moerdijat, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mereka selama ini dikenal sebagai penjaga kawasan hutan serta pengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Praktik pengelolaan alam yang dilakukan masyarakat adat juga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Mereka memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya.
Namun di sisi lain, masyarakat adat sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik lahan dan pengambilalihan wilayah adat. Karena itu, pengesahan RUU MHA diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak mereka.
Harapan Terwujudnya Payung Hukum Yang Kuat
Data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia mencapai sekitar 50 hingga 70 juta jiwa. Selain itu, Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat potensi wilayah adat yang telah dipetakan mencapai sekitar 32,3 juta hektare.
Namun hingga pertengahan 2025, pemerintah baru menetapkan sekitar 333 ribu hingga hampir 400 ribu hektare hutan adat secara resmi. Hal ini menunjukkan masih banyak wilayah adat yang belum mendapatkan pengakuan hukum.
Karena itu, pimpinan MPR berharap pembahasan RUU MHA yang masuk dalam Program Legislasi Nasional dapat segera diselesaikan. Dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat adat diharapkan memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas serta pengakuan yang kuat dari negara.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari mpr.go.id
